Sekda Tanbu Lantik Anggota BPD Desa Kresik Putih Periode 2019-2025


Bupati Tanah Bumbu H.Sudian Noor  Melalui Sekretaris Daerah Rooswandi Salem melantik dan diambil sumpahnya  kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Kresik putih (BPD) tahun 2020-2026  Rabu (29/7/20)

Pelantikan di gelar di Aula Kantor camat Batulicin  dan di hadiri Sekda Kabupaten Tanah bumbu, Kepala Dinas PMD Tanbu, Camat batulicin beserta Forum Kordinasi Kecamatan Batulicin, Perwakilan Kapolsek Batulicin, Perwakilan Koramil Batulicin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kepala desa Kresik Putih, dan seluruh Anggota BPD desa Krisik putih yang baru dilantik.

Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor  Melalui Sekda Kabupaten Tanah bumbu Rooswandi Salem  Dalam Sambutannya
mengucapkan selamat atas dilantiknya BPD Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Periode 2020-2026.

Dengan harapan, semoga pelantikan BPD ini, mampu meningkatkan sistem checks and balances, atau sistem pengawasan dan keseimbangan jalannya Pemerintah Desa.

Karena BPD, merupakan wakil masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat, untuk duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa, yang juga sebagai bagian dari pemerintahan desa, sekaligus merupakan lembaga perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Oleh sebab itu, BPD tidak boleh atau dinilai hanya sebagai “pemberi stempel” untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa, tetapi betul-betul mempunyai fungsi sehingga pemerintahan desa itu bisa berjalan dengan baik.

Terutama dalam menjalankan fungsi check and balances, sebagai kontrol sosial dan kontrol politik bagi Kepala Desa, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Selain itu, BPD dan Kepala Desa, merupakan mitra yang saling mendukung dan saling bersinergi. 

Untuk itu, saudara harus dapat membangun komunikasi yang harmonis, dan senantiasa melakukan koordinasi maupun konsultasi dinamika kehidupan masyarakat desa dengan Kepala Desa, guna merumuskan langkah kebijakan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, melalui program Alokasi Dana Desa, BPD dan Kepala Desa harus mampu mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangannya, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efesien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  tutup Rooswandi (hri)

Posting Komentar

0 Komentar